Program Keluarga Harapan
(PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat
atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan
anggota keluarganya.
PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM
TUJUAN UTAMA
Mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok
masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat
pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).
TUJUAN KHUSUS
- Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
- Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
- Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.
KETENTUAN PENERIMA BANTUAN
Penerima bantuan PKH
adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia
0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan
kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti
ketentuan yang diatur dalam program.
Bantuan harus diterima
oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang
bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu,
pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus
anak, bukan kepala rumah tangga.
SYARAT/KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan :
- Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namum belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
- Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
- Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke
fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.
SYARAT BANTUAN KESEHATAN
Sasaran
|
Persyaratan (kewajiban peserta)
|
Ibu Hamil
|
Melakukan pemeriksaan
kehamilan (antenatal care) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1,
K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.
|
Ibu Melahirkan
|
Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
|
Ibu Nifas
|
Ibu yang telah
melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya
setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari
|
Bayi Usia 0-11 Bulan
|
Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.
|
Bayi Usia 6-11 Bulan
|
Mendapat suplemen tablet vitamin A
|
Anak Usia 1-5 Tahun
|
Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan;
Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus
|
Anak Usia 5-6 Tahun
|
Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.
|
Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah:
- Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu.
- Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, Kader, Perawat
- Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit
- Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan ibu & bayi baru lahir.
- Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, TT ibu hamil
- Buku register (Kartu Menuju Sehat)
SYARAT BANTUAN PENDIDIKAN
Anak penerima PKH
Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program
pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau
non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.
BESAR BANTUAN
Besaran bantuan tunai
untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang
diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun
pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai
dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi
syarat yang ditentukan.
Skenario Bantuan
|
Bantuan per RTSM per tahun
|
Bantuan tetap
|
200.000
|
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:
Anak usia di bawah 6 tahun dan/ atau ibu hamil/menyusui
|
800.000
|
Anak usia SD/MI
|
400.000
|
Anak usia SMP/MTs
|
800.000
|
Rata-rata bantuan per RTSM
|
1.390.000
|
Bantuan minimum per RTSM
|
600.000
|
Bantuan maksimum per RTSM
|
2.200.000
|
Catatan:
- Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6
tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung
berdasarkan jumlah anak.
- Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun.
- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.
SANKSI:
Calon Peserta
PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani
komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka
bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi
komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.
PERAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Program keluarga
harapan bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH (yaitu ibu hamil, ibu
nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke berbagai
sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan
mendukung pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga
merupakan bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).
Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.
1. PUSKESMAS
Puskesmas
diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi
persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan pelayanan
obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED).
2. PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING
Puskesmas
pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit Puskesmas (dan
jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.
3. POLINDES DAN POSKESDES
Pondok
bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi
dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan
bagi bayi baru lahir; maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat
darurat.
4. POSYANDU
Posyandu
yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi
dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan
pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penhyuluhan kesehatan.
5. BIDAN PRAKTEK
Di
samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang
melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya
dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun
memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
1. Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Program
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka
kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya dibiayai dari sumber program
JPKMM/Askeskin di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima
oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin.
2. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan
a. Menetapkan jadwal kunjungan
Pada
tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting
dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta
PKH ke berbagai fasilitas kesehatan.
Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH adalah sebagai berikut:
·
Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta PKH kesehatan
dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan
tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis
pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status
pelayanan/pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan
kesehatan.
· Untuk mengisi status pemberian pelayanan kesehatan:
1)
Jika calon peserta PKH sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas tersebut, maka petugas
puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di Puskesmas
(yaitu kohor ibu hamil, KMS, buku imunisasi, penimbangan, dll).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas
puskesmas mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang
sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta PKH.
2)
Jika calon peserta PKH belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas (ini berarti register calon
peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas
harus menanyakan langsung kepada calon peserta PKH pada waktu acara
pertemuan awal.
·
Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan,
petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan/PPK yang
harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta PKH yang
disyaratkan.
·
Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh
pendamping PKH di puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara
pertemuan awal).
b. Menghadiri pertemuan awal
Perwakilan
puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan
seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas
berkewajiban untuk:
·
Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon
peserta PKH, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam
register.
· Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat PPK terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH.
c. Memberi Pelayanan Kesehatan
Petugas
kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara
aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya
mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah
ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan
cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi
fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus
mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku.
Penetapan
persyaratan PKH kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah
kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan
kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang
dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan, dll).
d. Memverifikasi Komitmen Peserta PKH
Pembayaran
bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar
verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH
memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah
ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta PKH akan
menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedur verifikasi komitmen peserta adalah sebagai berikut:
- PPK akan menerima formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari PT POS (Form K).
- Petugas puskesmas (jika diperlukan) mengirim formulir verifikasi
tersebut ke setiap PPK yang berada di bawah otoritas puskesmas, seperti
Pustu, Polindes, Posyandu. Pengiriman formulir ke setiap PPK ini perlu
dicocokan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.
- Proses verifikasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah
memeriksa formulir K tersebut dan mengisi bulatan pada nama anak dan
atau ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal kunjungan yang telah
ditentukan.
- Formulir yang telah diperiksa / diverifikasi oleh petugas kesehatan
tersebut selanjutnya diambil langsung) oleh petugas puskesmas. Petugas
puskesmas selanjutnya merekap/mencatat anak dan atau ibu hamil yang
tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.
- PT POS akan mengambil hasil catatan ketidakhadiran ini setiap 3 bulan sekali.
Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan (yaitu semua kewajiban PPK dalam PKH).
Ringkasan Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam PKH
Hak PPK
|
Kewajiban PPK
|
Sesuai aturan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin
|
1.
Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta PKH
dan menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH
(khusus petugas puskesmas dan atau kader posyandu).
2.
Menghadiri pertemuan awal dengan calon PKH untuk ikut menjelaskan tata
cara mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH (khusus bagi
petugas puskesmas).
3. Memberi pelayanan kesehatan kepada peserta PKH.
4. Memverifikasi komitmen peserta PKH kesehatan.
|
Bantuan tunai yang diberikan kepada RTSM peserta PKH, bukan untuk membiayai/membayar jasa layanan kesehatan atau pendidikan.
PERAN PEMBERI PELAYANAN PENDIDIKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari :
A. Lembaga Pendidikan Formal
Ø Sekolah Dasar (SD)
Ø Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Ø Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Ø Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Ø Pesantren Salafiyah
B. Lembaga Pendidikan Non Formal
Ø BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
Ø SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
Ø PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
PERAN PEMBERI PELAYANAN PENDIDIKAN
Lembaga pendidikan
tersebut di atas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian
tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah :
1. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan
Setiap
satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar
sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya
pendidikan
2. Memberikan Pelayanan Pendidikan
Sesuai
dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban
memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar.
Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada
peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH
pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk
setiap jenjang dan jalur pendidikan.
3. Melakukan Verifikasi Koimtmen peserta PKH Pendidikan
Bantuan
tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH
jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya,
yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari
efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran
berlangsung.
Tingkat
kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di
lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
Prosedur verifikasi adalah sebagai berikut:
- Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi PI (terlampir) dari PT POS.
- Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidikan melakukan
absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas / kelompok belajar.
- Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik
harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas/kelompok belajar
selama satu bulan berjalan (tindak lanjut tahap dua diatas). Selanjutnya
tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak
hadir/tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu
setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap
muka yang berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi
bulatan lingkaran dalam formulir verifikasi PI hanya bagi peserta didik
yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
- Formilir verifikasi PI yang telah diisi / diperiksa oleh tenaga
pendidik (sekolah SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, lembaga
pendidikan non formal lainnya), dan diketahui oleh kepala sekolah,
setiap 3 bulan akan diambil oleh petugas pos untuk diproses lebih
lanjut.
Pimpinan satuan
pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di
setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga harus
menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan
optimal.
Ringkasan peran lembaga pendidikan
- enerima pendaftaran anak keluarga penerima bantuan PKH di satuan pendidikan.
- Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak keluarga penerima bantuan.
- Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima bantuan PKH di tiap-tiap kelas/kelompok belajar.
- Pedoman Umum PKH
- Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah
- Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan
- Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan
- Buku Kerja Pendamping PKH 2007
Disarikan oleh :
Husnul Yakin Ali (Pendamping RTSM PKH Kabupaten Subang)
