PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena
aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama,
Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk
mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan
konsultan World Bank.
Program Keluarga Harapan
(PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara
Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah
aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan
menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan
sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam
rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat
pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan
kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
APA ARTI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN?
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka
memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya
manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat
miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target
MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial
ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3)
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah
6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan, khususnya bagi RTSM.
SIAPAKAH SASARAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia
0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima
bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang
bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan
dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan
tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk
itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya
tercantum di Kartu PKH.
Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan
bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15
tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun
wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai
dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus
memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan
prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil
KOMPONEN APA SAJA YANG
MENJADI FOKUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang
menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH
Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia,
khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif
untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan
bukan pengobatan).
Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang
disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang
tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk
memperoleh pelayanan tersebut.
Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk
meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya
mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.
Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan
belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di
sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap
muka.
Setiap anak
peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional
maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-program lainnya karenanya
tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat
mengirim anak-anak ke sekolah.
MENGAPA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIPERLUKAN?
Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan
dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat
sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban
pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga
penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan
kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai
kemiskinan antargenerasi.
BERAPA BESAR
BANTUANNYA?
Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH
bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam
penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan
ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau
bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.
|
Skenario
Bantuan
|
Bantuan
per RTSM per tahun
|
Bantuan tetap
|
Rp.
200.000
|
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:
a.
Anak usia di bawah 6 tahun
|
Rp.
800.000
|
b. Ibu hamil/menyusui
c. Anak usia SD/MI
d. Anak usia SMP/MTs
Rata-rata bantuan per RTSM
Bantuan minimum per RTSM
Bantuan maksimum per RTSM
|
Rp.
800.000
Rp.
400.000
Rp.
800.000
Rp.
1.390.000
Rp.
600.000
Rp.
2.200.000
|
Catatan:
Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak
di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung
berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per
tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata
RTSM per tahun.
KAPAN DAN DI MANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DILAKSANAKAN?
PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan
diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun
2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba.
Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperiukan dalam
pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi
persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi
dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTMS. Ketujuh provinsi tersebut
adalah: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.
Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan
dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan
komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat
sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut,
target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RSTM dengan
anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.
PIHAK MANA SAJAKAH YANG TERKAIT DALAM PROGRAM KELUARGA
HARAPAN?
PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota
dan Pendamping PKH.
Masing-masing
pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka
adalah:
UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan
dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan
yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.
UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan
bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan
dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan
mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan
Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat
dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan
program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya
melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam
memenuhi komitmennya.
Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang
membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas
menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan
seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung.
Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar
struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga
pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH
dilaksanakan.
BAGAIMANA PERAN
PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Pendamping merupakan
aktor penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping adalah pelaksana PKH di
tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena:
1. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan,
tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang
sesungguhnya. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu
mereka mendapatkan hak.
2. UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan
melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas
yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam
permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping
sangat dibutuhkan. Pendamping adalah pancaindera PKH.
Jumlah pendamping
disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan.
Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH.
Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator
pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan
kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok,
berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan,
pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga
bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untuk
menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan.
Lokasi kantor
pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat,
atau di kantor yang dekat dengan PT POS daniatau kantor kecamatan di wilayah
yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukan berbagai tugas utama
lainnya, seperti: membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta
kegiatan rutin administrasi lainnya.
Secara kelembagaan,
Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH
Kabupaten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan
program di lapangan, yaitu:
1. Tugas Persiapan
Program
Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan Pendamping
untuk mempersiapkan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum
pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat.
·
Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH;
· Menginformasikan (sosialisasi) program
kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum;
· Mengelompkan peserta kedalam kelompok yang
teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudahkan tugas pendampingan;
·
Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya
disebut Ketua Kelompok saja);
· Membantu peserta PKH dalam mengisi
Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim
formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota;
·
Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran
sekolah.
2. Tugas Rutin:
· Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan
mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota;
·
Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah
koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang
diterima (Lihat Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat)
• Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta
PKH yang tidak memenuhi komitmen;
·
Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk
re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program)
·
Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan
pendidikan dan kesehatan;
·
Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok;
·
Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan Pendidikan di
lokasi pelayanan terkait.
·
Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana
kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan.
Ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping
PKH, yaitu: 1. Pertemuan Awal
Tahap pertama yang dilakukan oleh pendamping adalah
melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta PKH. Dalam pertemuan itu
dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai manfaat program dan bagaimana
berpartisipasi dalam program.
Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan
diberi arahan untuk membentuk kelompok-kelompok ibu yang terdiri dari lebih
kurang 25 orang dalam satu kelompok. Kelompok ini kemudian memilih ketua
kelompok ibu penerima sebagai koordinator kelompok dan menetapkan jadwal
pertemuan rutin kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan program.
Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir
yang digunakan sebagai alat verifikasi keikutsertaan, antara lain pemeriksaan
akta lahir anak (dan membantu pengadaannya jika belum tersedia), penyusunan
jadwal kunjungan, dan sebagainya.
2. Mendampingi Proses Pembayaran
Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun
kecuali pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran beriangsung. Namun
begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum
kegiatan berjalan agar proses berlangsung aman dan terkendali, yaitu:
a. Pergi ke Kantor
Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang merupakan
kelompok binaannya.
b. Menginformasikan Ketua Kelompok
mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat
pada waktu yang telah ditentukan.
3. Berdiskusi Dalam Kelompok
Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda
dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi
dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan
seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi
mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis dan
murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk
meningkatkan mutu keluarga.
4. Pendampingan Rutin
Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan
ditetapkan selama 4 hari kerja (SeninKamis). Kegiatan yang dilakukan selama
itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan,
mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak
ke sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas.
5. Berkunjung
Ke Rumah Penerima Bantuan
Jika
pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu
seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak,
sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu,
maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan
proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan)
6. Memfasilitasi Proses Pengaduan
Pendamping
menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih
tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program.
7. Mengunjungi Penyedia Layanan
Kegiatan
ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun peningkatan mutu
PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan,
mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan
tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program ketimbang
memperbaikinya.
8. Melakukan
Konsolidasi
Pada hari Jum''at, para pendamping melakukan koordinasi
dengan sesama pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa
dan ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program.
9. Meningkatkan
Kapasitas Diri
Untuk meningkatkan
mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga diadakan diskusi dan
pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu antarkecamatan maupun didalam
kecamatan sendiri sebagai upaya menampung pelajaran berarti (lesson learned
& best practices) yang bisa digunakan oleh pendamping lain agar
mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus harian di lapangan.
Setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan
pengembangan memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang
dilakukannya dihargai. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang
lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan produktivitas yang
sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihnya. Sanksi adalah tindakan
yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan sengaja melanggar
koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dalam sebuah
lembaga. Sanksi diberikan agar yang bersangkutan maupun orang yang
mengetahuinya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan lembaga, lingkungannya
maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan alat pembelajaran bagi yang lain
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
REFERENSI UTAMA APA
SAJA YANG PERLU DIBACA? 1. Panduan Umum Program Keluarga Harapan 2. Pedoman Operasional UPPKH Pusat
3. Pedoman
Operasional Kelembagaan PKH Daerah
4. Pedoman Operasional
PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan 5. Pedoman Operasional PKH Bagi pemberi
Pelayanan Pendidikan
6. Pedoman
Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan 7. Buku Kerja
Pendamping PKH
8. Modul Diklat
Pelaksana UPPKH Daerah 2007
*) naskah sumber : Dwi Heru Sukoco
